Rangkuman Materi Pelajaran IPS Kelas 8 SMP

Thursday, August 25th, 2016 - IPS, Kelas 8 SMP

Rangkuman materi pelajaran IPS kelas 8 SMP pada halaman ini disusun berdasarkan buku paket pedoman belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Berikut rangkuman materi pelajaran IPS kelas 8 SMP secara lengkap.Rangkuman Materi Pelajaran IPS Kelas 8 SMP

Rangkuman Materi Pelajaran IPS Kelas 8 SMP

BAB 1 Kondisi Fisik Wilayah Indonesia

Kondisi fisik wilayah Indonesia dapat ditinjau dari posisi geografis, iklim, flora, fauna, dan tanah.

  1. Posisi geografis Indonesia ditinjau dari letak astronomis dan letak geografis wilayah Indonesia.
  2. Hubungan posisi geografis Indonesia dengan iklim, flora, fauna, dan kondisi tanah di wilayah Indonesia.
  3. Hubungan posisi geografis dengan iklim, Indonesia beriklim muson laut tropis.
    1. Beriklim muson karena letak Indonesia di antara dua benua (Asia dan Australia).
    2. Beriklim laut, karena Indonesia terletak di antara dua samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia).
    3. Beriklim tropis, karena wilayah Indonesia terletak di daerah khatulistiwa.
  4. Angin muson yang bertiup di Indonesia ada dua yakni angin muson barat dan angin muson timur. Demikian pula Indonesia mengenal dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau, di samping itu ada musim pancaroba.
  5. Tanah di Indonesia terdiri dari tanah vulkanis, tanah aluvial, tanah organosol, tanah podzol, tanah litosol, dan tanah kapur.

BAB 2 Unsur Sosial Wilayah Indonesia

Permasalahan penduduk yang ada di Indonesia antara lain jumlah penduduk yang besar, persebaran penduduk tidak merata dan kualitas penduduk yang rendah.

  1. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2003 sebanyak 220,5 juta jiwa, menempati urutan keempat dari jumlah penduduk beberapa negara di dunia. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu tempat atau negara dilakukan dengan sensus, regristasi, dan survei penduduk.
  2. Persebaran yang tidak merata merupakan permasalahan, karena terdapat pulaupulau maupun daerah yang sangat  padat penduduknya. Demikian pula ada pulau atau daerah yang masih sangat jarang sekali penduduknya. Sebagian besar penduduk menempati Pulau Jawa dan Bali, yang luas wilayahnya relatif sempit.
  3. Masalah kualitas penduduk yang belum baik.

Penduduk merupakan sumber daya yang besar apabila penduduk memiliki kualitas yang tinggi. Namun sebaliknya penduduk yang berkualitas rendah justru akan menghambat pembangunan kualitas penduduk dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita.
Untuk mengatasi permasalahan penduduk dapat melalui berbagai cara dengan terlebih dahulu melihat permasalahannya.

  1. Untuk mengatasi jumlah penduduk yang besar dengan cara:
    1. Mensosialisasikan program KB.
    2. Penyebarluasan pendidikan kependudukan.
    3. Peningkatan produksi pertanian.
  2. Untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata dengan transmigrasi memberi kemudahan  penduduk yang akan melaksanakan transmigrasi.
  3. Untuk mengatasi kualitas penduduk dapat melalui tiga bidang antara lain:
    1. Bidang pendidikan dilaksanakan dengan program wajib belajar 9 tahun, peningkatan sarana prasarana, pemberian beasiswa, peningkatan kualitas tenaga pendidikan.
    2. Bidang kesehatan dilakukan dengan cara peningkatan gizi keluarga, peningkatan kualitas lingkungan dan tersedianya tenaga medis.
    3. Bidang pendapatan dilakukan dengan cara pengembangan sektor migas dan nonmigas, perluasan lapangan kerja, pemberian bantuan modal kepada petani dan peternak serta menarik investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

BAB 3 Lingkungan Hidup dan Pelestariannya

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya alam keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku dengan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Unsur-unsur lingkungan terdiri atas unsur abiotik, biotik, dan sosial budaya. Arti penting lingkungan  bagi kehidupan, antara lingkungan dengan manusia mempunyai hubungan timbal balik dan saling membutuhkan dalam satu siklus.

Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan dapat diakibatkan karena bencana alam, perbuatan manusia.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah peningkatan kehidupan fisik dan sosial dengan memperhatikan keselamatan atau kelesatarian lingkungan untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang.

Kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan mencakup meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi mengubah kualitas pertumbuhan, memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan sumber daya pengelolaan risiko dan pengendalian teknologi. Ciriciri pembangunan berwawasan lingkungan: memperhatikan lingkungan, meningkatkan nilai tambah sumber daya dan membangun sekarang maupun masa mendatang.

BAB 4 Permasalahan Penduduk dan Dampaknya

  1. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah. Pertumbuhan penduduk Indonesia hanya ditentukan oleh faktor angka kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk dibedakan pertumbuhan penduduk alami dan pertumbahan penduduk total. Pertumbuhan penduduk sangat ditentukan oleh kelahiran dan kematian.
  2. Komposisi penduduk adalah pengelompokkan penduduk yang didasarkan pada umur, jenis kelamin, mata pencaharian, suku bangsa, agama, pendidikan, dan tempat tinggal.
  3. Distribusi penduduk adalah persebaran penduduk menurut pulau atau provinsi. Kurangnya distribusi penduduk akan berakibat ada pulau maupun daerah yang terlalu padat penduduknya dan ada pula pulau atau daerah yang jarang penduduknya.

BAB 5 Kolonialisme dan Imperialisme Barat serta Pengaruhnya

  1. Penjelajahan samudra:
    a. Perang Salib
    b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan
  2. Bangsa Barat yang pertama kali datang di Indonesia adalah bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso D’Albuquerque.
  3. Pertikaian Portugis dan Spanyol dalam pembagian wilayah kekuasaan di Indonesia diselesaikan dengan perjanjian damai yang disebut perjanjian Saragosa.
  4. VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) merupakan bentuk persekutuan dagang para pedagang Belanda di Indonesia. Dibentuk pada 20 Maret 1602 dan berakhir pada 31 Desember 1799. Untuk menjalankan aktivitasnya, VOC mendapat hak-hak istimewa (Hak Oktroi) dari Pemerintah Kerajaan Belanda.
  5. Pemerintah Kolonial Belanda, menggantikan VOC. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal. Tugas utamanya yakni mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai Inggris.
  6. Pemerintahan transisi Inggris di Indonesia (1811–1816), di bawah Gubernur Jenderal, Sir Thomas Stamford Raffles.
  7. Wilayah Indonesia dikuasai Belanda dari pemerintahan Inggris berdasarkan perjanjian London (1814).
  8. Untuk mengatasi kas negara yang kosong, Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch melaksanakan sistem Tanam paksa (Cultuurstelsel) di Indonesia (1830–1870).
  9. Pelaksanaan sistem tanam paksa yang banyak menguntungkan pemerintah kolonial Belanda, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Hal ini banyak dikecam oleh golongan agama, humanis, dan liberalis Belanda. Diantaranya Edward Douwes Dekker (Multatuli) dalam buku Max Havelaar dan baron Van Hoevel bersama Fransen Van De Putte yang menulis buku Suiker Contracten.
  10. Akibat tuntutan kaum liberal di Belanda, Cultuur Stelsel diganti dengan sistem usaha swasta. Pada masa Indonesia mengalami zaman Politik Pintu Terbuka/liberalisme.
  11. Penderitaan lahir batin yang terus-menerus dialami bangsa Indonesia merupakan penyebab perlawanan rakyat terhadap domonasi bangsa asing (bangsa Portugis dan Belanda).
    1. Perlawanan terhadap Portugis, antara lain dilakukan rakyat Aceh, Maluku (Ternate dan Tidore).
    2. Perlawanan terhadap VOC, antara lain dilakukan rakyat Maluku, Mataram, Banten. Perlawanan juga dilakukan oleh perorangan ialah Trunojoyo, Untung Suropati, dan Pangeran Mangkubumi.
    3. Perlawanan terhadap pemerintah Kolonial Belanda, antara lain dipimpin oleh Diponegoro, Pattimura, kaum Padri, perlawanan rakyat Aceh, Banjarmasin, Bali.
  12. Kebijakan kolonial dibidang sosial yang sangat merugikan menyebabkan munculnya gerakan protes petani. Gerakan sosial itu bentuknya berupa protes petani, gerakan ratu adil, dan gerakan keagamaan.
  13. Bangsa Eropa datang ke Indonesia selain untuk berdagang dan menguasai suatu wilayah. Mereka juga melakukan kegiatan penyebaran agama Kristen (Katolik dan Protestan).
    1. Bangsa Portugis cenderung melakukan penyebaran agama Kristen Katolik.
    2. Bangsa Belanda cenderung melakukan penyebaran agama Kristen Protestan.

Bab 6 Perkembangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia

  1. Sejarah perkembangan kolonialisme Belanda di Indonesia dimulai dari dibentuknya VOC. Pemerintah Kolonial Belanda (tahun 1818–1870). Politik Pintu Terbuka (1870–1900), Politik Etis (mulai 1900).
  2. Politik etis/politik balas budi yang diusulkan oleh Theodore van Deventer yang meliputi 3 usulan dikenal dengan nama Trilogi van Deventer. Ketiga usulan itu antara lain irigasi, migrasi, dan edukasi.
  3. Edukasi banyak didirikan sekolah (sekolah untuk pribumi dan untuk nonpribumi serta untuk pribumi dan nonpribumi).
    1. Munculnya golongan cendekiawan/terpelajar/intelektual.
    2. Lahirnya pergerakan nasional.
  4. Pergerakan Nasional Indonesia, ditandai dengan:
    1. Organisasi-organisasi pergerakan nasional.
    2. Tumbuhnya nasionalisme Indonesia.
    3. Sumpah Pemuda.

BAB 7 Penyimpangan Sosial

  1. Penyakit sosial, antara lain miras, judi, narkoba, HIV/AIDS, PSK dan penyakit sosial lainnya.
    1. Miras adalah minuman beralkohol yang menyebabkan seseorang mabuk.
    2. Narkoba dalah obat berbahaya yang bila dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati dan perilaku.
    3. HIV/AIDS adalah penyakit yang disebabkan virus. Penularannya melalui sperma, darah dan cairan vagina
    4. PSK orang yang mengerjakan dirinya dengan memperoleh imbalan uang.
  2. Penyimpangan Sosial
    Penyimpangan sosial adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat kelompok sosial.
    Bentuk penyimpangan bisa secara individual maupun kelompok. Penyimpangan sosial disebut dengan istilah deviasi, sedangkan pelakunya disebut devian.
    Bentuk-bentuk penyimpangan sosial antara lain berupa pencurian, penodongan, perampokan, perkosaan, pembunuhan, perjudian, perkelahian, pelacuran, penyalahgunaan narkoba dan miras, pelanggaran lalu lintas, dan hubungan seks di luar nikah.
    Faktor terjadinya pola perilaku menyimpang harus dilihat dari latar belakang kehidupan dan lingkungan sosialnya.
    Berbagai faktor penyebab penyimpangan sosial antara lain tidak sanggup mengikuti peraturan dalam masyarakat, pengaruh lingkungan pergaulan, pendidikan dalam keluarga yang terlalu keras, dan pengaruh media masa.
    Dalam mengembangkan sikap empati, sebaiknya kita bersikap wajar, tidak berlaku kasar, memberi nasihat dan peringatan, serta membantu memecahkan masalah (jalan keluar).
    Upaya pencegahan penyimpangan sosial dapat dilakukan dengan teguran dan nasehat, pendidikan, hukuman, dan kontrol sosial. Selain itu dapat dilakukan yang bersifat preventif, represif dan gabungan antara keduanya.

BAB 8 Hubungan Antara Kelangkaan Sumber Daya dengan Kebutuhan Manusia

  1. Kebutuhan adalah setiap keinginan manusia, baik berupa barang, jasa atau lainnya yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani, untuk kelangsungan hidup manusia.
  2. Kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan intensitasnya, waktu, subjek dan sifatnya.
  3. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan dibedakan menjadi 3 macam yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
  4. Berdasarkan  waktunya, kebutuhan dibedakan menjadi 2 yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang.
  5. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan dibedakan menjadi 2 yaitu kebutuhan individu dan sosial/masyarakat.
  6. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibedakan menjadi 2 yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.
  7. Untuk memenuhi kebutuhan dibutuhkan alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan: cara memperolehnya, hubungannya dengan barang lain, tujuannya, kesiapan, sifat dan sumbernya.
  8. Nilai guna suatu barang dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu nilai guna tempat, waktu, kepemilikan, bentuk dan pelayanan.
  9. Karena jumlah kebutuhan manusia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah alat pemenuhan kebutuhannya, maka perlu disusun skala prioritas.
  10. Skala prioritas kebutuhan adalah urut-urutan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan alat pemenuhan kebutuhan yang dimilikinya.

BAB 9 Pelaku-pelaku Ekonomi

  1. Pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, koperasi, dan negara/ pemerintah.
  2. Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri dari anggota keluarga antara lain ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya.
  3. Rumah tangga keluarga dapat dibedakan berdasarkan:
    1. Jumlah anggota keluarga yang terdiri dari: keluarga kecil dan keluarga besar.
    2. Status ekonomi keluarga yang terdiri dari:  keluarga prasejahtera, sejahtera, dan kaya.
    3. Tempat tinggal keluarga yang terdiri dari: rumah tangga kota dan daerah/desa
  4. Untuk menopang kegiatan ekonomi keluarga, masing-masing keluarga mempunyai profesi-profesi antara lain: petani, nelayan, pedagang, penjual jasa, pegawai, buruh, penjual jasa, pengusaha dan pejabat.
  5. Masyarakat adalah kumpulan keluarga yang mendiami suatu daerah/kawasan.
  6. Masyarakat dapat dibentuk berdasarkan:
    a. Tempat tinggal yang terdiri dari: Rukun tetangga, Rukun warga, karang taruna.
    b. Agama yang terdiri dari: jamaah masjid, remaja pecinta masjid, muda-mudi Katholik.
    c. Profesi: PGRI, IDI, IAI, PII, HKTI, Korpri.
    d. Hobi yang terdiri dari: pecinta lingkungan, pecinta burung, pecinta bunga, pecinta barang seni, pecinta alam dan lain-lain.
  7. Perusahaan adalah organisasi usaha yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa atau menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Contoh: pabrik pupuk, toko buku, bank, dan lain-lain.
  8. Badan usaha adalah suatu kesatuan yang sacara hukum mempunyai hak dan kewajiban tersendiri terpisah dari pemiliknya atau badan usaha yang lain.
  9. Berdasarkan jenis usahanya, perusahaan dibedakan menjadi 5 macam yaitu: perusahaan ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa.
  10. Berdasarkan pemiliknya/sumber modalnya, badan usaha dibedakan menjadi 4 macam yaitu: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan badan usaha campuran.
  11. Berdasarkan status badan hukumnya, badan usaha dibedakan menjadi 4 macam yaitu: perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas.
  12. Misi badan usaha ada 3 yaitu: misi ekonomi, misi sosial, dan misi ekonomi nasional.
  13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
  14. Berdasarkan jenis usahanya, koperasi dapat dibedakan menjadi 6 macam yaitu: koperasi simpan-pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran, koperasi jasa, koperasi serba-usaha.
  15. Berdasarkan tingkatannya, koperasi dibedakan menjadi koperasi primer, pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi.
  16. Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah mempunyai peran ganda yaitu sebagai: pelaku ekonomi dan pengatur kegiatan ekonomi.
  17. Untuk menjalankan perannya, pemerintah mempunyai beberapa sumber pendapatan antara lain: pajak, retribusi, laba BUMN, pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri, penjualan kekayaan negara, bea masuk, cukai, dan penarikan denda dan rampasan.
  18. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
  19. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, keluarga berperan sebagai konsumen dan mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: penyedia faktor-faktor produksi yang digunakan oleh produsen, pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, pemberi balas jasa kepada produsen, pembayar pajak dan iuran yang lainnya kepada pemerintah.
  20. Rumah tangga perusahaan dan koperasi dalam sistem ekonomi berperan sebagai produsen dan mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen, penyedia lapangan pekerjaan, pembeli faktor-faktor produksi, pemberi balas jasa kepada penyedia faktor-faktor produksi, pembayar pajak dan iuran yang lainnya kepada pemerintah dan lain-lain.
  21. Dalam menjalankan perannya pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: stabilisator perekonomian nasional, penyedia fasilitas kegiatan ekonomi, penerima pajak dan iuaran dari pelaku ekonomi yang lain untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, pengatur kegiatan ekonomi nasional agar perekonomian dapat diarahkan untuk mencapai kemakmuran bersama, dan lain-lain.

BAB 10 Pasar

  1. Pasar adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.
  2. Pengertian pasar lebih dititikberatkan pada kegiatan jual beli daripada tempatnya.
  3. Syarat pasar ada 3 macam yaitu: penjual, pembeli dan barang/jasa yang dijual-belikan.
  4. Pasar mempunyai beberapa peran diantaranya sebagai tempat untuk mendapatkan barang dan jasa, sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa, sebagai tempat untuk mendapatkan penghasilan.
  5. Fungsi pasar ada 3 macam yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi.
  6. Macam-macam pasar dapat dibedakan berdasarkan luasnya jaringan distribusi, intensitas pertemuan antara penjual dan pembeli, jenis barang yang dijualbelikan, dan struktur pasar..
  7. Berdasarkan luasnya jaringan distribusi, pasar dibedakan menjadi 4 yaitu: pasar setempat, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional.
  8. Berdasarkan waktu bertemunya antara pembeli dan penjual, pasar dibedakan menjadi 6 yaitu: pasar harian, pasar pasaran, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan dan pasar musiman.
  9. Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi 4 yaitu: pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistis, dan pasar monopsoni.
  10. Berdasarkan macam barang yang diperjualbelikan, pasar dibedakan menjadi 2 yaitu pasar barang sejenis (homogen) dan pasar heterogen.
  11. Berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan pasar dibedakan menjadi 2 yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi.
  12. Berdasarkan sifatnya, pasar dibedakan menjadi 2 yaitu pasar kongkret dan pasar abstrak.

BAB 11 Proses Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, setelah banyak daerah kekuasaannya jatuh ke tangan Sekutu. Sementara  kedua kota di Jepang dibom atom oleh Sekutu yakni Hiroshima (6 Agustus 1945), dan Nagasaki (9 Agustus 1945).

Peristiwa Rengasdengklok terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan  golongan muda tentang kapan waktu diadakan proklamasi kemerdekaan.

Penyusunan Teks Proklamasi diadakan di rumah Tadhasi Maeda (orang Jepang), ditulis tangan oleh Sukarno, penyampaian ide Hatta dan Ahmad Subarjo, pengetik naskah oleh Sayuti Melik.

Pembaca Teks Proklamasi dilakukan oleh Sukarno di depan halaman rumah Sukarno, Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB.

Penyebaran berita proklamasi dilakukan melalui radio, surat kabar, pamflet, pengerahan massa, corat-coret dan dari mulut ke mulut.

BAB 12 Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setelah bangsa Indonesia merdeka, maka perlu segera dibentuk kelengkapan pemerintah dan negara. Adapun kelengkapan pemerintahan dan negara tersebut adalah UUD, dasar negara, presiden dan wakil presiden, dewan menteri (kabinet), badan perwakilan rakyat, dan tentara nasional.

Wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri banyak pulau, maka untuk menjalankan pemerintahan yang lancar, wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi yang setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Pada awal kemerdekaan, wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi.

Pembentukan kelengkapan pemerintahan dan negara, dilaksanakan melalui 3 kali sidang PPKI. Sidang PPKI ke I: 18 Agustus 1945, sidang PPKI ke II: 19 Agustus 1945, dan Sidang PPKI ke III: 22 Agustus 1945.

Tugas KNIP adalah mendampingi Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP menyelenggarakan rapat pleno. Dalam rapat itu, Wakil Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. X yang isinya memberikan kekuasaan dan wewenang legislatif kepada KNIP untuk ikut serta menetapkan GBHN sebelum MPR terbentuk.

Bangsa Indonesia telah merdeka dan sudah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan dan negara. Peristiwa tersebut tidak terduga ternyata banyak mendapat dukungan spontan dari berbagai wilayah di Indonesia. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia supaya tidak dijajah kembali.

KNIL (Koninklijk Nederlands-Indische Leger) adalah tentara kolonial Hindia Belanda. Para mantan perwira KNIL amat berperan dalam merintis terbentuknya tentara kebangsaan yang terorganisasi. Para mantan perwira itu antara lain Urip Sumoharjo, A.H. Nasution, dan Alex Kawilarang.
Makna dari rapat raksasa di Lapangan Ikada:

  1. Berhasil mempertemukan pemerintah RI dengan rakyatnya.
  2. Perwujudan kewibawaan pemerintah RI di hadapan rakyat.
  3. Berhasil menggugah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia sendiri.

BAB 13 Pranata Sosial

  1. Hubungan sosial (Interaksi Sosial) adalah hubungan yang terjadi sebagai akibat aksi dan reaksi.
    Bentuk-bentuk hubungan sosial ada 2 yaitu positif yang sifatnya menyatukan atau asosiatif/integrasif, seperti: kooperasi, asimilasi, dan konsensus.
    Negatif sifatnya memisahkan atau disosiatif/disintegrasif seperti kompetisi (persaingan), konflik (pertentangan). Jenis-jenis hubungan sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Berlangsungnya interaksi didasarkan faktor imitasi, sugesti, indentifikasi, dan simpati.
    Menghadapi aneka ragam bentuk hubungan agar terwujud keselarasan dengan mengkreasi pendapat orang lain, saling menyayangi dan mengembangkan gotongroyong.
    Wujud keselarasan itu dapat dilakukan dengan:

    1. Mendahulukan kewajiban, sebelum bicara.
    2. Utamakan kepentingan umum dari pada kepentingan kelompok atau pribadi.
    3. Aktif dalam kegiatan masyarakat yang positif.
  2. Pranata sosial adalah sistem norma yang mengatur tindakan manusia dalam kehidupan memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup dan bermasyarakat.
    Macam-macam pranata menurut bidang kehidupan meliputi: pranata agama pranata politik, pranata ekonomi, dan pranata pendidikan.
    Tujuan pranata
    Memenuhi kebutuhan-kebutuhan kekerabatan, mata pencaharian, pemenuhan kebutuhan perorangan dan pendidikan, pemenuhan kebutuhan ilmiah, memenuhi tentang pentingnya keyakinan dan agama, kebutuhan kelompok dan bernegara dan pemeliharaan jasmani.
    Fungsi pranata, antara lain:

    1. Fungsi pengaturan hubungan biologis.
    2. Fungsi reproduksi.
    3. Fungsi sosialisasi.
    4. Fungsi afeksi.
    5. Fungsi kedudukan atau status.
  3. Penyimpangan sosial
    Penyimpangan sosial adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat atau kelompok.
    Bentuk penyimpangan bisa individual maupun secara kelompok. Penyimpangan sosial dikenal dengan istilah Deviasi. Pelakunya disebut Devian.
    Jenis penyimpangan sosial antara lain: pencurian, penodongan, perampokan, perkosaan, pembunuhan, perjudian, perkelahian, pelacuran, penyalahgunaan narkoba dan miras, pelanggaran lalu lintas, hubungan seks di luar nikah.
    Sebab-sebab penyimpangan sosial:

    1. Sikap mental yang tidak sehat.
    2. Keluarga yang broken home.
    3. Pelampiasan rasa kecewa.
    4. Dorongan kebutuhan ekonomi.
    5. Keingingan untuk dipuji.
    6. Proses belajar yang menyimpang.
    7. Ketidaksanggupan menyerap norma budaya.
    8. Adanya ikatan sosial yang berbeda.
    9. Akibat sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang.
    10. Akibat kegagalan dalam proses sosialisasi.
    11. Pengaruh lingkungan dan media masa.

    Mengembangkan sikap simpati:

    1. Bersikap wajar dan jangan berlaku kasar.
    2. Memberi nasehat dan peringatan.
    3. Membantu memecahkan masalah (jalan keluar).

    Pengendalian sosial adalah proses pengawasan yang direncanakan dan tidak direncana. Tujuan untuk mengajak, mendidik dan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai yang berlaku Bentuk-bentuk pengendalian sosial adalah teguran, pendidikan dan hukuman adalah sifat pengendalian sosial adalah preventif, represif dan gabungan antara keduanya.

BAB 14 Ketenagakerjaan

  1. Jumlah penduduk yang besar berpotensi menghasilkan angkatan kerja yang besar, angkatan kerja yang besar jika dapat dipotensikan akan menghasilkan produktivitas yang besar, tetapi jika tidak dapat dipotensikan akan menimbulkan masalah yang besar.
  2. Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun–65 tahun yang siap bekerja.
  3. Tenaga kerja adalah angkatan kerja yang telah bekerja dalam berbagai lapangan pekerjaan.
  4. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja untuk diisi oleh pencari kerja.
  5. Masalah yang dihadapi oleh angkatan kerja antara lain: sempitnya kesempatan kerja, tingginya tingkat pengangguran, dan rendahnya mutu angkatan kerja.
  6. Masalah tenaga kerja antara lain: tidak sesuainya keterampilan tenaga kerja dengan pekerjaannya, rendahnya tingkat upah dan kesejahteraan tenaga kerja dan kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja.
  7. Permasalahan tenaga kerja harus segera diatasi oleh semua pihak, baik pemerintah, perusahaan maupun oleh para tenaga kerja sendiri, karena tenaga kerja merupakan faktor produksi utama yang tidak dapat digantikan dengan faktor produksi yang lainnya.
  8. Tingkat pengangguran harus ditekan seminimal mungkin, karena tingkat pengangguran merupakan salah satu tolok ukur tingkat kemakmuran suatu bangsa.
  9. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat juga menimbulkan masalah sosial dan masalah kriminal.
  10. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja antara lain: memperluas kesempatan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

BAB 15 Pelaku Ekonomi Indonesia

  1. Untuk mencapai tujuan ekonomi nasional yaitu masyarakat adil dan makmur, setiap negara membutuhkan sistem ekonomi.
  2. Pemilihan sistem ekonomi perlu disesuaikan dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa serta situasi dan kondisi perekonomian negara tersebut.
  3. Sistem ekonomi yang digunakan di dalam suatu negara harus didukung dan ditaati oleh setiap pelaku ekonomi agar tujuan ekonomi secara nasional dapat tercapai.
  4. Setiap sistem ekonomi mempunyai ciri-ciri positif yang harus dipertahankan dan ciri negatif yang harus dihindari.
  5. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan.
  6. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, semua orang diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.
  7. Masyarakat yang mempunyai modal besar, diberi kesempatan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan besar yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dan menghasilkan barang dan jasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sisanya diekspor ke luar negeri.
  8. Masyarakat golongan ekonomi lemah diberi kesempatan untuk mendirikan koperasi atau usaha informal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi nasional.
  9. Pemerintah sebagai stabilisator yang bertugas untuk mengatur dan menstabilkan kegiatan ekonomi nasional.
  10. Sistem ekonomi kerakyatan didukung oleh 3 pelaku ekonomi utama yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi.
  11. Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, maka ketiga pelaku ekonomi tersebut (BUMN, BUMS, dan koperasi) harus dikembangkan agar menjadi kekuatan ekonomi nasional yang tangguh melalui penciptaan iklim usaha dan pola perdagangan yang sehat, kerja sama yang baik, menyuburkan semangat dan kreativitas usaha serta mendorong efisiensi, produktivitas, dan daya saing dengan negara  lain.
  12. Selain badan usaha formal, sistem ekonomi kerakyatan didukung pula oleh sektor usaha informal.
  13. Sektor usaha informal banyak diusahakan oleh masyarakat ekonomi lemah.
  14. Bidang usaha yang diusahakan oleh sektor usaha informal diantaranya sektor perdagangan, jasa, pertanian, kerajinan dan lain-lain.

BAB 16 Pajak

  1. Ada beberapa pungutan yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat diantaranya: pajak, retribusi dan sumbangan. Masing-masing pungutan mempunyai pengertian dan ciri-ciri tersendiri.
  2. Pengertian pajak telah didefinisikan oleh banyak ahli, namun dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari masyarakat ke kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan sisanya untuk tabungan nasional.
  3. Fungsi pajak ada 4 yaitu: sebagai sumber kas negara, sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi, sebagai alat pencipta keadilan sosial dan sebagai alat pendorong tumbuhnya industri baru.
  4. Jenis-jenis pajak dapat dibedakan berdasarkan pihak yang memungut, cara pemungutan pajak, dan objek pajak.
  5. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibedakan menjadi 2 macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
  6. Berdasarkan cara pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung.
  7. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.
  8. Berdasarkan objeknya, pajak dibedakan menjadi pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan.
  9. Sistem pajak yang baik harus memenuhi kriteria dan unsur-unsur pajak.
  10. Unsur pajak ada 4 macam yaitu: subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak.
  11. Pemungutan pajak yang sesuai dengan fungsi pajak dan kemampuan masyarakat akan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.
  12. Dengan banyaknya objek pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat, diharapkan penerimaan kas negara akan dapat bertambah banyak dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat ditingkatkan
  13. Setiap siswa hendaknya turut aktif dalam kegiatan pajak sehari-hari.

BAB 17 Permintaan dan Penawaran

  1. Permintaan adalah kesediaan pembeli untuk membeli sejumlah barang dan jasa dengan harga tertentu pada waktu tertentu
  2. Permintaan dapat berubah-ubah dan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: selera, pendapatan konsumen, harga barang/jasa pengganti, harga barang/jasa pelengkap, prakiraan harga di masa datang, intensitas kebutuhan konsumen dan harga barang.
  3. Hukum permintaan adalah hukum yang mengatur hubungan antara harga barang dengan permintaan.
  4. Hukum permintaan berbunyi: jika harga barang naik maka permintaan akan turun dan jika harga turun maka permintaan akan naik.
  5. Kurva permintaan digunakan untuk menggambarkan hukum permintaan.
  6. Kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah.
  7. Berdasarkan daya beli, permintaan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial.
  8. Berdasarkan jumlah pelakunya, permintaan dibedakan menjadi 2 yaitu permintaan individu dan permintaan kolektif.
  9. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual sejumlah barang/jasa dengan harga tertentu pada waktu tertentu.
  10. Penawaran dapat berubah-ubah dan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: biaya produksi, teknologi, pajak, tujuan perusahaan, harga barang, prakiraan harga di masa datang dan harga barang pengganti/pelengkap.
  11. Hukum penawaran adalah hukum yang mengatur hubungan antara harga barang dengan penawaran.
  12. Hukum penawaran berbunyi: jika harga naik maka penawaran akan naik dan jika harga turun , maka penawaran akan turun.
  13. Kurva penawaran digunakan untuk meggambarkan hukum penawaran.
  14. Kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas.
  15. Berdasarkan jumlah penjual, penawaran dibedakan menjai 2 yaitu penawaran individu dan penawaran kolektif.
  16. Harga keseimbangan adalah harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Harga keseimbangan disebut juga harga pasar atau harga objektif.
  17. Berdasarkan daya belinya, pembeli dibedakan menjadi 3 yaitu pembeli submarginal, marginal, dan supermarginal.
  18. Berdasarkan harga pokoknya penjual dibedakan menjadi 3 yaitu penjual submarginal, marginal, dan supermaraginal

Kami harap dengan disusunnya rangkuman materi pelajaran IPS kelas 8 SMP seperti diatas dapat memudahkan kita mempelajari IPS untuk kelas 8 SMP.

Pustaka Materi adalah website dengan informasi pendidikan untuk siswa dan guru dalam bentuk materi pelajaran, Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dapat didownload gratis, soal latihan, soal ujian dan peraturan tentang pendidikan.

Anda dapat menghubungi atau berpartisipasi dengan kami
Pustaka Materi