Rangkuman Materi Pelajaran PKN Kelas 10 SMA

Tuesday, September 13th, 2016 - Kelas 10 SMA, PKN

Rangkuman materi pelajaran PKN kelas 10 SMA pada halaman ini ditulis berdasarkan buku pedoman belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) untuk kelas 10 SMA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. Berikut rangkuman materi pelajaran PKN kelas 10 SMA secara lengkap.Rangkuman Materi Pelajaran PKN Kelas 10 SMA Lengkap

Rangkuman Materi Pelajaran PKN Kelas 10 SMA

BAB 1 Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Bangsa dalam arti politis adalah sekelompok manusia yang memiliki satu paham dan ideology yang sama dalam suatu organisasi kekuasaan dalam negara, misalnya bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila.
  2. Bangsa dalam arti sosiologis-antropologis merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dan diikat oleh ikatan seperti kesatuan ras, tradisi, sejarah, adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan, serta daerah.
  3. Negara dalam arti luas adalah kesatuan  sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.
  4. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara kebangsaan (nation state) yang modern. Negara Indonesia diperjuangkan, dibangun, didirikan dan dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia. Negara kebangsaan modern adalah negara yang dasar pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau disebut nasionalisme.
  5. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation  state. Nasionalisme menjadi dasar pembentukan negara. Patriotisme berarti paham tentang kecintaan pada tanah air.

BAB 2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

  1. Hukum adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang yang sifatnya mengikat dan memaksa dengan tujuan mengatur tindakan manusia dalam lingkungan kehidupan.
  2. Suatu negara disebut negara hukum apabila tindakan yang berwajib, penguasa, dan pemerintah tegas-tegas ada dasar hukumnya, tegas-tegas ada pasal-pasal atau peraturan yang dijadikan dasar bagi tindakan yang berwajib penguasa.
  3. Sistem hukum Indonesia bersifat hierarki dengan UUD 1945 sebagai hukum negara tertinggi. Jenis dan tata urutan perundangan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam UndangUndang No. 10 Tahun 2004
  4. Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum dan diajukan kepadanya.
  5. Pengertian korupsi dapat kita lihat dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah penyelewengan atau penggelapan harta milik perusahaan atau milik negara untuk kepentingan pribadi.

 

BAB 3 Perkembangan Hak Asasi Manusia

  1. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia terdiri atas hak hidup, hak memiliki sesuatu, dan hak kemerdekaan.
  2. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan ras, bangsa, etnik, dan kedudukan. Masyarakat internasional telah menghasilkan beberapa konvensi atau perjanjian internasional yang pada intinya menjamin pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, di kawasan regional juga ada konvensi internasional hak asasi manusia.
  3. Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.
  4. Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan.

BAB 4 Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945

  1. Dasar negara adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.
  2. Konstitusi sebagai suatu kumpulan asasasas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.
  3. Perkembangan konstitusi Indonesia  terjadi dalam empat tahap, yaitu Konstitusi UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949), Konstitusi UUDS 1950, dan Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945 (amandemen).
  4. Keterkaitan atau hubungan antara dasar negara dengan konstitusi (UUD Negara RI Tahun 1945) dapat terlihat dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mempunyai hubungan langsung dengan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar negara (Pancasila) dan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma.

BAB 5 Warga Negara Indonesia

  1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
  2. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dibedakan menjadi dua, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan tempat kelahiran, dan ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan.
  3. Status kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu apatride dan  bipatride. Apatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap (dua).
  4. Stelsel aktif adalah orang harus aktif melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu untuk dapat menjadi warga negara. Stelsel aktif dikenal dengan by registration. Stelsel pasif adalah orang dengan sendiri dianggap sebagai warga negara walaupun tanpa melakukan tindakan tertentu untuk menjadi warga negara. Stelsel pasif dikenal dengan by operation of law.
  5. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD Negara RI Tahun 1945.

BAB 6 Perpolitikan di Indonesia

  1. Sistem politik berarti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa unsure atau lembaga negara yang saling berkaitan dan menyatu untuk mencapai tujuan-tujuan negara.
  2. Suprastruktur politik adalah lembagalembaga politik yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsifungsi kenegaraan. Suprastruktur politik di Indonesia menurut UUD Negara RI tahun 1945 adalah MPR, DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
  3. Infrastruktur politik adalah lembagalembaga politik yang ada dalam masyarakat. Lembaga ini dibentuk dan bergerak di masyarakat, mencakup lembaga seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan atau kelompok penekan, dan media massa.
  4. Sistem politik di Indonesia berdasarkan pada ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Sistem politik Indonesia dinamakan sistem politik demokrasi Pancasila.

Semoga dengan dibuatnya rangkuman materi pelajaran PKN kelas 10 SMA seperti diatas dapat memudahkan kita mempelajaroi materi PKN pada kelas 10 SMA.

Pustaka Materi adalah website dengan informasi pendidikan untuk siswa dan guru dalam bentuk materi pelajaran, Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dapat didownload gratis, soal latihan, soal ujian dan peraturan tentang pendidikan.

Anda dapat menghubungi atau berpartisipasi dengan kami
Pustaka Materi