Sistem Ekonomi Indonesia

Tuesday, September 1st, 2015 - IPS, Kelas 8 SMP

Sistem ekonomi Indonesia dilandasi oleh beberapa falsafah. Sebagai negara yang berdaulat dan mempunyai falsafah hidup yang jelas, maka negara Indonesia juga mempunyai sistem ekonomi yang sesuai dengan pandangan dan fallsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia dilandasi oleh beberapa landasan utama.

Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem Ekonomi Indonesia

1. Landasan idiil Pancasila

Sebagai idiologi bangsa, maka Pancasila merupakan dasar dari segala kegiatan dan peraturan di Indonesia termasuk kegiatan ekonomi, sehingga nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kegiatan perekonomian. Jika nilai-nilai Pancasila dijabarkan ke dalam konsep ekonomi, maka akan memberi ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
  2. Ada keinginan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi.
  3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh.
  4. Koperasi adalah sokoguru perekonomian Indonesia.
  5. Keseimbangan sentralisasi dan desentralisasi kebijakan ekonomi. Ini bertujuan untuk menjamin keadilan sosial dan ekonomi sekaligus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

2. Landasan struktural UUD 1945

Pada pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan sosial, Pasal 33 UUD 1945 memberi pedoman tentang struktur ekonomi indonesia. Pasal tersebut memberi patokan dalam menetapkan kebijakan ekonomi yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya merupakan dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Prinsip demokrasi ekonomi Indonesia menyatakan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan anggota masyarakat dan kepemilikannya juga oleh anggota masyarakat. Dalam demokrasi ekonomi yang menjadi sasaran adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu atau kelompok.

Pasal 33 Ayat 1 memberi arti bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Rakyat berperan secara aktif dalam kegiatan ekonomi dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan nasional. Usaha yang paling ideal yang harus digerakkan sesuai dengan ayat 1 ini adalah koperasi.

Pasal 33 ayat 2 memberi arti bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berdasarkan ayat ini, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara seperti industri persenjataan dan cabangcabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perusahaan listrik, minyak dan lain-lainnya dikuasai oleh negara agar dapat dimaksimalkan pengelolaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta tidak disalahgunakan oleh pihakpihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Pasal 33 Ayat 3 terkandung pengertian bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini perlu dilakukan agar kekayaan alam yang ada dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan tidak hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.

3. Landasan operasional

Agar kegiatan ekonomi dapat mencapai tujuan nasional yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka perlu disusun rencana-rencana baik jangka panjang maupun jangka pendek yang saling mengikat dan berkelanjutan. Sehingga pelaksanaan kegiatan ekonomi dapat diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi titik berat pembangunan ekonomi nasional. Titik berat pembangunan ekonomi nasional pada setiap periode tercantum dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN) sehinga GBHN merupakan landasan operasional bagi perkonomian Indonesia.

Setiap sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara di dunia, mempunyai ciri-ciri positif dan negatif. Apakah ciri-ciri positif dan negatif sistem ekonomi Indonesia? Ciri-ciri positif ekonomi kerakyatan antara lain:

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 33 UUD 1945).
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (Pasal 33 UUD 1945).
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh   negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945).
  4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersaman, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  5. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
  6. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakannya dan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula (Pasal 23 UUD 1945).
  7. Warga negara memiliki kebebasan  dalam memilih pekerjaan yang dikendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 UUD 1945)
  8. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat (Pasal 33 penjelasan UUD 1945).
  9. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum  (Pasal 33 penjelasan UUD 1945).
  10. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 UUD 1945)

Sedangkan ciri-ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem ekonomi kerakyatan:

  1. Sistem free fight liberalism (sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan) yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain.
  2. Sistem etatisme yang mana negara beserta aparatur ekonomi rakyat bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
  3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Asas Demokrasi Dalam Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem perekonominan Indonesia menganut asas demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi tersirat dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima mengandung makna bahwa kesejahteraan atau kemakmuran harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai, seluruh rakyat harus ikut aktif dalam kegiatan ekonomi. Sila kelima mengandung cita-cita mencapai masyarakat adil dan makmur, dengan demikian Pancasila berkedudukan sbagai landasan idiil dalam sistem ekonomi Indonesia.

Pustaka Materi adalah website dengan informasi pendidikan untuk siswa dan guru dalam bentuk materi pelajaran, Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dapat didownload gratis, soal latihan, soal ujian dan peraturan tentang pendidikan.

Anda dapat menghubungi atau berpartisipasi dengan kami
Pustaka Materi