Rangkuman Materi Pelajaran PKN Kelas 11 SMA

Rangkuman materi pelajaran PKN kelas 11 SMA berikut disusun dengan referensi buku paket pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) untuk kelas 11 SMA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Berikut rangkuman materi pelajaran PKN kelas 11 SMA secara lengkap.

Rangkuman Materi Pelajaran PKN Kelas 11 SMA

BAB 1 BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

1. Budaya politik adalah orientasi dari tingkah laku individu atau masyarakat terhadap sistem politik.
2. Budaya politik terdiri atas budaya politik parokial, subjek, dan partisipan.
3. Affan Gaffar menyebut tiga ciri budaya politik Indonesia yang dominan, yaitu hierarki yang tegas, kecenderungan patronage, dan kecenderungan neo-patrimonialistik.
4. Kematangan budaya politik bergantung pada tingkat keserasian antara budaya politik dan sistem atau struktur politik negara yang bersangkutan.
5. Budaya politik dibentuk dan dikembangkan melalui apa yang dinamakan sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat. Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik terbagi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.
6. Budaya politik partisipatif disebut juga budaya politik demokrasi, yaitu suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi.
7. Budaya politik partisipatif disebut juga budaya politik unggul karena didasarkan pada asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyat berdaulat atas dirinya sendiri.
8. Untuk berpartisipasi dalam bidang politik, orang perlu mempunyai keterampilan dan seni berpolitik, serta mempunyai keberanian untuk mengemukakan pendapat, mengemukakan kritik, dan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.

BAB 2 BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

1. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan sekaligus sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan, yaitu kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan oleh rakyat, serta diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.
2. Budaya politik demokrasi adalah pola pikir, pola sikap dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan persamaan dan persaudaraan antarmanusia.
3. Setiap warga negara yang berbudaya demokrasi memiliki kebajikan kebajikan kewarganegaraan yang meliputi disposisi kewarganegaraan dan komitmen kewarganegaraan.
4. Organisasi-organisasi civil society juga bertindak sebagai kekuatan sosial yang mengontrol atau membatasi penggunaan kekuasaan negara. Organisasi civil society berfungsi sebagai lawan dari negara dengan cara menentang pemerintahan yang sewenang-wenang dan melindungi hak- hak kebebasan warga negara.
5. Upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia telah berlangsung dalam beberapa periode, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Masa Transisi. Pelaksanaan demokrasi selama itu masih belum mampu menjadi sarana pembangunan budaya politik demokrasi.
6. Agar dapat bertindak sesuai dengan budaya demokrasi, kita harus meyakini prinsip bahwa pada hakikatnya setiap orang itu sama harkat dan martabatnya. Dengan begitu, kita dapat memberikan perlakuan dan penghormatan yang sama bagi setiap orang.
7. Negara demokrasi membutuhkan budaya demokrasi, yakni sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi nilai-nilai demokrasi.

BAB 3 KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Prinsip keterbukaan dapat diwujudkan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara.
2. Prinsip keterbukaan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka. Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus jelas, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, tetapi segala sesuatunya (perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya) harus dapat diketahui oleh publik.
3. Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka bukan berarti semua informasi mengenai penyelenggaran pemerintahan dapat diakses oleh publik tanpa batas. Dalam pemerintahan yang terbuka terdapat kekecualian kebebasan informasi atau batas-batas keterbukaan.
4. Pemerintahan yang terbuka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Keadilan adalah hal-hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antarmanusia. Keadilan berisi tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.
6. Penyelenggaraan negara yang baik adalah penyelenggaran negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terbuka akan mengakibatkan terjadinya korupsi politik, yakni penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
7. Keterbukaan dan jaminan keadilan mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui keterbukaan terjadi interaksi antarwarga negara dan warga negara dengan pemerintahannya sehingga dapat tercipta persatuan bangsa yang kukuh. Keadilan dapat mempererat rasa kebersamaan dalam hidup berbangsa dan bernegera.

BAB 4 HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

1. Secara kodrati manusia merupakan makhluk sosial, individu, dan ciptaan Tuhan. Ketiganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia baru memiliki arti jika ia bersama dengan manusia lainnya. Melalui kerja sama dengan manusia lainnya, ia memfungsikan daya nalarnya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya untuk kepentingan bersama. Kerja sama itu tidak hanya dilakukan antara manusia dalam satu negara, melainkan antara bangsa-bangsa.
2. Para ahli hukum mengartikan hubungan internasional sebagai hubungan antarbangsa.
3. Landasan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif dalam arti bebas bergaul dengan negara mana pun tanpa membeda-bedakan ideologi, sistem pemerintahan dan kebudayaan negara yang bersangkutan. Indonesia juga aktif mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
4. Tahap-tahap dalam pembuatan perjanjian internasional adalah
   1. penjajakan,
   2. perundingan,
   3. perumusan naskah perjanjian,
   4. penerimaan naskah perjanjian (adoption of the text),
   5. penandatanganan (signature), dan
   6. Pengesahan naskah perjanjian (authentication of the text).
      Tahap pengesahan perjanjian dapat berupa ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan persetujuan.
5. Hubungan antarbangsa yang dilaksanakan melalui jalan diplomasi, adalah usaha-usaha untuk memelihara hubungan  antarnegara.
6. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi Internasional yang lahir dari latar belakang pengalaman terjadinya dua kali perang dunia yang menyengsarakan kehidupan manusia di seluruh belahan dunia. Selanjutnya, beberapa negara memprakarsai untuk mendirikan organisasi antarbangsa-bangsa yang bertujuan untuk menyelamatkan keturunan bangsa-bangsa dari bencana perang.

BAB 5 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

1. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara.
2. Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum adalah pergaulan internasional. Subjek hukum internasional terdiri atas negara, palang merah internasional, organisasi internasional, tahta suci, individu, pemberontak, dan pihak-pihak yang bersengketa.
3. Secara umum, penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam dua cara, yakni penyelesaian dengan cara damai dan penyelesaian dengan kekerasan atau paksaan.
4. Pengadilan internasional dilaksanakan oleh komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang meliputi mahkamah internasional, mahkamah pidana internasional, dan panel khusus dan spesial pidana internasional.
5. Persidangan mahkamah internasional dapat dibedakan atas mekanisme normal dan mekanisme khusus.

Semoga dengan disusunnya rangkuman materi pelajaran PKN kelas 11 SMA yang lengkap seperti diatas dapat memudahkan kita mempelajari materi PKN di kelas 11 SMA.